Mengatasi kesulitan pembiayaan sektor pertanian

Pembiayaan sektor pertanian adalah salah satu komponen penting dalam strategi revitalisasi pertanian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang belum memperoleh perhatian.
Tahun lalu pemerintah mencoba mengembangkan pembiayaan pertanian ini secara serius, sekaligus untuk mengisi Microfinance Year 2005. Akan tetapi, permasalahan klasik yang membelit skema pembiayaan pertanian belum dapat diurai secara baik, apalagi ditemukan jalan keluarnya yang efektif. Artikel ini mencoba menganalisis beberapa persoalan penting dalam pembiayaan pertanian dan mencoba memberikan rekomendasi kebijakan atau perubahan ke depan.
Pertama, minimnya informasi dan buruknya komunikasi antara sektor pertanian dan lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan. Para pelaku bisnis sektor pertanian umumnya kurang aktif untuk menyampaikan peluang bisnis dan prospektif usaha pertanian kepada pelaku usaha di sektor lain, terutama kepada lembaga pembiayaan.
Akibatnya, sektor pertanian menjadi kurang atraktif bagi lembaga pembiayaan, terutama sektor perbankan. Di samping itu, sektor perbankan juga memiliki pemahaman yang tidak lengkap tentang prospek sektor pertanian. Mereka hanya mengetahui-dari persepsi atau literatur ekonomi pembangunan kedaluwarsa-bahwa pertanian itu sebagai suatu sektor usaha sangat berisiko (high risk), tergantung musim, jaminan harga yang tidak pasti, dan sebagainya.
Bahkan, pemahaman yang lebih ekstrim masih mendominasi, misalnya petani atau pelaku usaha dengan tingkat kemiskinan tinggi, pendidikan rendah, mandi keringat, terbenam dalam lumpur dan sebagainya.
Solusi untuk mengatasi buruknya komunikasi dan pertukaran informasi antara sektor perbankan dan sektor pertanian sebenarnya relatif sederhana, paling tidak masih dalam taraf yang dapat dikerjakan (doable). Sektor pertanian, terutama yang berada dalam skala ekonomi dan agribisnis, disarankan untuk mampu mengemas dirinya sendiri agar lebih menarik dan didatangi oleh perbankan.
Pemerintah dapat merangsang berdirinya lembaga khusus yang mampu menjadi ‘jembatan’ antara sektor pertanian dan perbankan, menjalankan fungsi penjaminan kredit pertanian, peningkatan kepastian usaha, perbaikan property rights dari hal paling kecil keterjaminan hasil produksi sampai pada sertifikat kepemilikan lahan.
Tidak salah juga untuk mulai memikirkan lembaga asuransi tanaman (crop insurance), misalnya untuk mengatasi risiko gangguan cuaca, kegagalan panen dan lain-lain. Terakhir, manajemen subsidi perlu didesain sedemikian rupa agar tidak langsung kepada petani, jika harus berakhir tidak produktif dan cenderung memanjakan dan membuat malas.
Kedua, perhatian sektor perbankan masih terfokus pada agbribisnis modern dan perkebunan besar.
Para bankir tidak jarang menganggap bahwa petani kecil itu tidak pintar-walau tidak menggapnya bodoh-karena terdapat prejudice bahwa mereka tidak menawarkan margin keuntungan yang memadai bagi lembaga keuangan.
Benar bahwa lembaga keuangan atau sektor perbankan cenderung ‘mengikuti’ dunia usaha. Maksudnya, jika dunia usaha pertanian tidak menarik bagi perbankan, cukup sulit bagi sektor perbankan untuk datang dan memberikan perhatian bagi sektor pertanian. Akan tetapi di lain pihak, tidak sedikit usaha agribisnis atau sektor pertanian dan perkebunan skala besar menjadi magnit tersendiri bagi sektor perbankan, karena prospek keuntungan yang cukup besar.
Solusi alternatif yang dapat ditawarkan, terutama untuk sektor perbankan, adalah pengembangan skema pembiayaan ke depan (forward financing), dengan tingkat bunga komersial biasa. Perbankan dapat juga memanfaatkan ketentuan perundangan baru tentang sistem resi gudang (warehouse receipt system) dan mulai berbicara serius dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), sebagai titik fokal UU resi gudang yang baru.
Pola di luar negeri
Terakhir, solusi bagi lembaga keuangan nonperbankan seperti modal ventura, lembaga peminjaman leasing dan sebagainya perlu senantiasa berinovasi, mengembangkan sistem penyertaan. Di negara maju telah dikenal pembiayaan direct lease, skema lease back dan sebagainya, yang tidak mustahil dapat dikembangkan untuk sektor pertanian di Indonesia.
Ketiga, pragmatisme keputusan mikro bisnis perbankan dan skeptisme dukungan kebijakan ekonomi makro.
Sektor perbankan mengambil keputusan bisnisnya sesuai dengan ketentuan bank umum, yang tentu harus mengikuti prinsip prudential banking, atau yang terbaru tentang Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Pertimbangan mikro bisnis lain juga harus dipenuhi untuk mencapai kriteria kesehatan perbankan, seperti rasio kecukupan modal (CAR), rasio pinjaman terhadap deposito (LDR) dan sebagainya yang harus dipenuhi untuk mencapai kriteria kesehatan perbankan, dan sebagainya.
Bunga SBI
Demikian pula, walaupun Bank Indonesia telah mencoba untuk menurunkan suku bunga SBI, kebijakan ekonomi makro masih belum cukup untuk mendukung iklim kondusif bagi perkembangan dunia usaha. Akibatnya, sebagian besar bank di Indonesia masih merasa lebih aman untuk memanfaatkan bunga SBI, karena sudah lebih dari cukup untuk menanggung operasional perbankan.
Investasi dana melalui SBI ternyata cukup memadai untuk membayar karyawan, karena margin bunga 6%-10% tentu sangat besar untuk aktivitas bisnis yang benar-benar tanpa risiko. Ironi lain yang juga menjadi penghambat serius pengembangan pembiayaan sektor pertanian adalah paradoks ‘dana menganggur’ di BI, yang diperkirakan mendekati Rp 180 triliun per September 2006. Walaupun demikian, sektor pertanian dan dunia usaha lain pada umumnya sangat sulit memanfaatkan idle fund tersebut.
Solusi untuk mengatasi masalah ketiga ini sebenarnya hanya memerlukan suatu keberanian dan terobosan pemihakan kebijakan perbankan yang lebih propertanian dan usaha mikro dan kecil. Otoritas perbankan di dalam negeri perlu mengembangkan gagasan baru untuk ‘mendidik kembali’ para bankir agar mampu lebih mengerti dan memahami sektor pertanian.
Tidak terlalu sulit untuk membuat kebijakan tersebut-misalnya melalui peraturan BI-yang memberikan insentif bagi perbankan yang mampu membentuk unit khusus atau penelitian dan pengembangan (R&D) yang fokus pada pembangunan pertanian. Kisah sukses sebuah bank asing (PT Rabo Bank Indonesia) yang memiliki 71 orang peneliti pembangunan pertanian tidak terlalu tabu untuk ditiru.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: